Prospek yang Menjanjikan bagi Hukum Hak Cipta Indonesia
Tahun 2025 diperkirakan menjadi tahun yang menentukan bagi reformasi hak cipta di Indonesia.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sedang menyusun revisi Undang-Undang Hak Cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014). Revisi ini bertujuan lebih mencerminkan realitas lingkungan digital saat ini. Salah satu pembaruan yang paling dinantikan adalah dimasukkannya ketentuan mengenai karya yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI). Bidang ini berkembang pesat, namun saat ini belum memiliki regulasi yang jelas. Bagi pelaku usaha yang memanfaatkan perangkat AI, hal ini menandakan pengakuan yang makin besar atas peluang sekaligus tantangan dari teknologi baru.
Secara paralel, DJKI sedang memfinalisasi Peraturan Pemerintah (PP) yang berfokus pada lisensi lagu dan/atau musik. Rancangan peraturan ini diharapkan menyediakan kerangka hukum yang sangat dibutuhkan untuk melisensikan musik di platform digital. Bidang ini masih kurang diatur, meskipun pembuatan dan distribusi konten digital tumbuh pesat.
Perkembangan ini sangat relevan bagi penyedia konten digital dan platform konten buatan pengguna (user-generated content/UGC). Para pihak ini sebaiknya mulai bersiap dengan:
- Memperbarui kebijakan internal agar mencerminkan norma lisensi yang terus berkembang.
- Mengamankan pengaturan lisensi yang sesuai.
- Memperkuat sistem pemantauan konten untuk mencegah pelanggaran hak cipta yang tidak disengaja. Ini mencakup penyempurnaan prosedur penurunan konten (takedown), peningkatan protokol penanganan pengaduan, dan penyimpanan catatan yang jelas atas materi berlisensi.
Perubahan ini merupakan bagian dari gerakan yang lebih luas menuju modernisasi dan kejelasan di lanskap kekayaan intelektual (KI) Indonesia. Pelaku usaha yang selangkah lebih maju akan berada pada posisi terbaik untuk berkembang di lingkungan baru ini.
Untuk advis atau dukungan yang disesuaikan, hubungi tim kami di copyrights@skclaw.id.
Temukan wawasan lainnya di halaman Expertise kami.
