Search
Tutup kotak pencarian

Magang di SKC Law

SKC Law Interns program 2025

Peserta Magang di SKC Law SKC Law baru saja menuntaskan program magang tiga bulan untuk mahasiswa program sarjana. Program ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara teori akademik dan praktik kekayaan intelektual (KI) dunia nyata di Indonesia, dan berjalan sukses.   Pada angkatan terbaru kami, kami senang menyambut Rafi dari Universitas Indonesia dan Ranjan dari Universitas […]

Indonesia dalam Laporan Special 301 USTR 2025

Indonesia in the 2025 USTR Special 301 Report

Indonesia dalam Laporan Special 301 USTR 2025 Indonesia tetap masuk dalam Priority Watch List Amerika Serikat untuk 2025. Hal ini mencerminkan kekhawatiran berkelanjutan mengenai kondisi perlindungan dan penegakan kekayaan intelektual (KI). Laporan terbaru menunjuk pada tantangan serius. Tantangan itu termasuk maraknya pembajakan dan pemalsuan secara daring, lemahnya pengendalian perbatasan, serta celah dalam regulasi hak cipta […]

Nidya Bergabung dalam The 200 Club Hukumonline

The 200 Club by Hukumonline

The 200 Club milik Hukumonline memberi penghargaan kepada para profesional hukum paling berpengaruh di Indonesia, yang dipilih melalui riset ketat dan konsultasi dengan para pakar. Kriterianya mencakup capaian karier, dampak terhadap kebijakan, dan kontribusi di bidang teknologi hukum. Di antara tokoh yang terpilih tahun ini adalah salah satu Co-Founder SKC Law, Nidya Kalangie. Proses seleksinya […]

SKC Law di INTA Annual Meeting 2025

SKC Law at INTA 2025

International Trademark Association (INTA) akan menyelenggarakan Pertemuan Tahunan 2025 di San Diego, California, pada 17–21 Mei. Acara ini diperkirakan mengumpulkan lebih dari 10.000 profesional kekayaan intelektual (KI) dari lebih dari 120 negara. Mereka termasuk pengacara, pemilik merek, dan pembuat kebijakan. Tema tahun ini, “The Business of IP” (Bisnis KI), akan mengulas persinggungan antara KI dengan […]

Paten: Kewajiban Pelaporan Pelaksanaan Baru di Indonesia

Patents new reporting requirements

Undang-Undang No. 65 Tahun 2024 yang baru disahkan menghadirkan kewajiban kepatuhan baru yang signifikan bagi pemegang paten. Berdasarkan Pasal 20A Undang-Undang Paten yang telah diamendemen, setiap pemegang paten yang melaksanakan patennya di Indonesia kini wajib menyampaikan pernyataan pelaksanaan paten tahunan kepada DJKI. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini berpotensi menimbulkan risiko pembatalan paten. Memahami Kewajiban Pelaksanaan Paten […]

Straightforward

newsletter

Straightforward

newsletter