Search
Tutup kotak pencarian

Percepatan Pendaftaran Merek

Indonesia trademark registration timeline

Indonesia Mempercepat Pendaftaran Merek DJKI Indonesia telah meluncurkan proses pemeriksaan yang dipercepat, yang secara signifikan mempersingkat jangka waktu pendaftaran merek. Di bawah sistem ini, pemohon kini dapat mengharapkan pendaftaran yang lancar selesai dalam waktu sekitar 6 bulan. Ini menandai peningkatan besar, dari rata-rata sebelumnya yang mencapai hingga 12 bulan. Kami telah menganalisis pengajuan-pengajuan sebelumnya. Kami […]

Program Magang SKC Law

SKC Law's internship program

Program Magang SKC Law Program magang SKC Law bertujuan menjembatani teori akademik dengan praktik hukum secara langsung, khususnya di sektor kekayaan intelektual (KI) Indonesia. Kami menyambut mahasiswa berbakat, seperti Jose Fidel Salomo, dan memberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman praktis dalam prosekusi, litigasi, dan manajemen KI. Pertumbuhan program magang di firma hukum Indonesia, khususnya di bidang […]

SKC Law di IP Xpose 2025

IP Xpose event Indonesia

SKC Law di IP Xpose 2025 Pada 13–16 Agustus 2025, SKC Law dengan bangga berpartisipasi sekaligus menjadi sponsor dalam IP Xpose Indonesia 2025. Acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Gedung SMESCO, Jakarta. Mengusung tema “Elevating Indonesia’s IP to the World” (Mengangkat KI Indonesia ke Dunia), acara ini menampilkan ekosistem kekayaan intelektual […]

KUHP Baru di Indonesia

Indonesia KUHP intellectual property enforcement

KUHP Baru Indonesia Akan Membawa Perubahan pada Penegakan Kekayaan Intelektual Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru Indonesia, yang dijadwalkan berlaku pada 2026, akan menghadirkan kerangka transformatif bagi penegakan hukum — termasuk perlindungan kekayaan intelektual (KI). Artikel ini mengulas implikasi KUHP baru terhadap penegakan hukum KI, serta cara kami membantu pelaku usaha menghadapi perubahan yang akan […]

Kolaborasi WIPO–DJKI dan Pembaruan Hak Cipta

DGIP-WIPO collaboration and Copyright

Kolaborasi WIPO–DJKI dan Pembaruan Hak Cipta   Indonesia sedang memodernisasi kerangka hak ciptanya — dan sinyalnya datang dari panggung global. Pada Juli, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bertemu dengan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) di Jenewa. Hanya berselang beberapa hari, DJKI dan WIPO kembali bertemu. Mereka memajukan Peta Jalan Kekayaan Intelektual (KI) Nasional di bawah […]

Hak Kekayaan Intelektual dalam Industri Musik Indonesia

Intellectual Property rights in Indonesia’s music industry

SKC Law di ILUNI FHUI-KOMPAS 2025: Hak KI di Industri Musik Indonesia   Pada 28 Juli 2025, SKC Law berpartisipasi dalam acara gelar wicara yang diselenggarakan oleh ILUNI FHUI dan Kompas Institute, bertajuk “Perlindungan Hak Cipta Lagu, Musik, dan Hak Terkait: Menata Performing Rights dalam Dinamika Perkembangan Industri Lagu dan Musik”. Acara ini mempertemukan pakar […]

Pendaftaran Baru Indikasi Geografis di Indonesia

Indonesia’s GI New Registration

Pendaftaran Baru Indikasi Geografis Indonesia: Apa yang Perlu Anda Ketahui   Klarifikasi terbaru dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menandakan proses pendaftaran yang lebih ringkas dan selaras dengan standar internasional. Artikel ini mengulas implikasinya bagi merek global dan domestik. Kami juga menjelaskan cara SKC Law membantu Indikasi Geografis (IG) Anda. Mengapa IG Kian Berkembang di […]

Peta Jalan Kekayaan Intelektual Indonesia Menuju Reformasi 2029

Indonesia’s IP Roadmap

Peta Jalan Kekayaan Intelektual Indonesia Menuju Reformasi 2029 Indonesia bergerak memperkuat sistem kekayaan intelektual (KI) melalui peta jalan nasional baru, yang diharapkan rampung pada 2029. Tujuannya menyelaraskan lembaga pemerintah dan meningkatkan perlindungan KI. Peta jalan ini dipimpin oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengoordinasikannya. Sebuah Peraturan […]

Pernyataan Pelaksanaan Paten

Patent Implementation Statements

Pernyataan Pelaksanaan Paten: Prioritas Kepatuhan di Indonesia Berdasarkan Pasal 132 ayat (4) Undang-Undang Paten Indonesia, paten yang tidak dilaksanakan di dalam negeri dapat dikenai penghapusan paten oleh Pengadilan Niaga, atas permintaan pihak yang mewakili kepentingan nasional. Sejauh ini belum ada penghapusan semacam itu yang dilaporkan. Meski begitu, risiko teoretisnya nyata dan patut ditangani. Pemegang paten […]

Straightforward

newsletter

Straightforward

newsletter