Indonesia di Priority Watch List USTR
Implikasi Special 301 Report bagi Pemegang Hak KI United States Trade Representative (USTR) telah merilis Special 301 Report 2026. Indonesia telah memperkenalkan sejumlah perbaikan dalam regulasi dan proses Kekayaan Intelektual (KI). Meski demikian, negara ini tetap berada dalam Priority Watch List. Laporan ini menilai kondisi perlindungan dan penegakan hukum KI di negara-negara mitra dagang. Bagi […]
Perlindungan Merek yang Lebih Cepat di Indonesia
Tinjauan Lebih Dekat atas Peraturan Merek 5/2026 Kantor Merek Indonesia telah memproses pendaftaran merek dengan kecepatan yang lebih tinggi dalam beberapa tahun terakhir. SKC Law mengamati bahwa permohonan kini terdaftar dalam waktu sekitar enam bulan sejak pengajuan. Bandingkan dengan rata-rata sebelumnya, yang dapat mencapai dua belas bulan. Hingga saat ini, belum ada peraturan atau panduan […]
Paten: Peraturan Baru 6/2026
Indonesia Memperluas Perlindungan Paten dan Memperkenalkan Pemeriksaan Substantif Lebih Awal Pada 23 Februari 2026, Menteri Hukum menetapkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 6 Tahun 2026 tentang Permohonan Paten (“Permenkum 6/2026”). Peraturan ini menggantikan kerangka sebelumnya, yaitu Peraturan Nomor 38 Tahun 2018 sebagaimana diubah (“Peraturan 38/2018”). Peraturan baru ini memperluas kategori invensi yang memenuhi syarat untuk pelindungan […]
SKC Law dalam WTR 1000
Meraih Peringkat Gold untuk Prosecution & Strategy dan Enforcement & Litigation SKC Law kembali tercantum dalam edisi 2026 WTR 1000: The World’s Leading Trademark Professionals, panduan global definitif untuk praktik dan praktisi merek terkemuka. Firma ini meraih peringkat Gold Tier untuk tahun ke-12 berturut-turut, baik dalam kategori Prosecution & Strategy maupun Enforcement & Litigation. WTR […]
Wawasan Seputar Undang-Undang Merek
Wawasan Baru seputar Hukum Merek 48 Isu, Tujuh Pilar Reformasi, dan Apa yang Perlu Diketahui Pelaku Usaha Undang-Undang Merek Indonesia yang berlaku saat ini (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016) disahkan hampir satu dekade lalu — sebelum ledakan e-commerce, kebangkitan social commerce, dan munculnya branding hasil AI. Di dalam negeri, para praktisi, pemegang hak, dan Direktorat […]
Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Indonesia
Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Indonesia Disetujui pada 2025, Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) Versi 8.0 milik PANDI menghadirkan perombakan menyeluruh atas sistem sengketa domain .id Indonesia. Kebijakan baru ini memperluas cakupan perlindungan dan mengkodifikasi standar internasional. Kebijakan ini juga menerapkan prosedur yang lebih “ketat” untuk verifikasi sengketa, mediasi, pembentukan panel, dan penegakan putusan. […]
Cara Mengajukan Pencatatan Hak Cipta dengan Benar: Panduan Praktis
Cara Mengajukan Pencatatan Hak Cipta dengan Benar: Panduan Praktis Pencatatan hak cipta di Indonesia adalah proses yang sederhana — asalkan mengetahui bukti apa yang perlu diserahkan. Artikel ini menguraikan jenis-jenis dokumentasi yang disyaratkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Artikel ini juga menawarkan wawasan bagi pelaku usaha dan firma hukum untuk menghadapi proses pencatatan dengan […]
Masa Depan Royalti Musik di Indonesia
Masa Depan Royalti Musik di Indonesia SKC Law belum lama ini menjadi sponsor sekaligus turut berpartisipasi dalam Seminar AKHKI-HKTDC bertajuk “Menyambut RUU Hak Cipta: Peluang, Tantangan, dan Pelindungan Hak Cipta dalam Musik,” yang diselenggarakan di Jakarta. Acara ini mempertemukan para praktisi KI terkemuka, regulator, dan pemangku kepentingan industri untuk membahas perkembangan lanskap manajemen hak cipta, […]
Kasus Pidana Royalti Hak Cipta di Indonesia
Kasus Pidana Royalti Hak Cipta di Indonesia Mengikuti kasus penting Mie Gacoan, yang melibatkan sebuah restoran yang gagal membayar royalti musik, pengawasan atas penggunaan hak cipta komersial kian diperketat. Dalam hitungan minggu, Vidio.com melaporkan seorang pemilik kafe berusia 78 tahun, karena menyiarkan pertandingan Liga Primer Inggris (EPL) tanpa izin. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak […]
