Menegakkan Hak Paten di Indonesia

Mengapa Pelanggaran Paten Bergantung pada Analisis Teknis, dan Perbandingan Jalur Perdata dengan Pidana

Bagi pemegang hak yang menemukan dugaan pelanggaran di pasar, pertanyaan pertama jarang soal forum mana yang harus dipilih. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah produk tersebut benar-benar masuk dalam cakupan klaim paten. Penilaian inilah — bukan jalur yang dipilih — yang menentukan menang atau kalahnya penegakan hak paten di Indonesia.

Bagaimana Pelanggaran Paten Dinilai

Pelanggaran adalah persoalan teknis, yang ditentukan berdasarkan rumusan klaim yang telah diberikan. Karena hak paten bersifat teritorial, penilaian berdasarkan Undang-Undang Paten Indonesia harus didasarkan pada paten yang diberikan di Indonesia. Penilaian ini menentukan apakah produk atau proses yang dituduh melanggar berada dalam cakupan klaim paten tersebut tanpa izin.

Sebelum surat apa pun dikirim atau pengaduan apa pun diajukan, analisis harus memetakan produk yang diduga melanggar. Pemetaan ini dilakukan terhadap setiap elemen klaim yang dianggap dilanggar. Proses ini disebut konstruksi klaim paten (patent claim construction). Bobotnya melebihi langkah lain mana pun dalam sebuah perkara penegakan hukum.

Pengadilan dan penyidik kepolisian Indonesia sangat mengandalkan bukti ahli dan bukti teknis untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pandangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yaitu kantor yang memeriksa dan memberikan paten tersebut, sangat berpengaruh. Dalam perkara pidana, penyidik biasanya akan merujuk pada penilaian DJKI mengenai pelanggaran sebelum bertindak. Dalam proses perdata, pengadilan menghadirkan ahli teknis untuk memberikan keterangan mengenai apakah klaim tersebut tercermin pada produk. Karena itu, analisis klaim yang jelas dan terdokumentasi dengan baik bukanlah sekadar formalitas. Analisis ini menentukan batas maksimal dari apa yang dapat dicapai oleh setiap langkah berikutnya.

Dua Jalur Penegakan Hukum di Indonesia

Pemegang paten yang menempuh litigasi di Indonesia memiliki dua jalur.

Jalur perdata berjalan melalui Pengadilan Niaga. Pengadilan ini menangani perkara kekayaan intelektual di lima kota: Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, dan Makassar. Masing-masing memiliki yurisdiksi atas beberapa provinsi. Pengadilan dapat memberikan ganti rugi, biasanya dihitung berdasarkan keuntungan tidak sah yang diperoleh pelanggar. Pengadilan juga dapat, pada prinsipnya, memberikan penetapan sementara untuk menghentikan tindakan pelanggaran atau mengamankan bukti. Penetapan tersebut memerlukan bukti prima facie yang kuat, dan dalam praktiknya masih jarang diberikan. Hingga saat ini, belum ada penetapan sementara dalam perkara paten yang diketahui pernah dikabulkan. Karena itu, pemegang hak sebaiknya tidak menyusun strategi dengan mengandalkan upaya ini.

Jalur pidana dimulai dengan sebuah pengaduan. Pelanggaran paten merupakan delik aduan (complaint-based offence), yang berarti polisi tidak dapat bertindak atas inisiatifnya sendiri. Pemegang hak harus terlebih dahulu mengajukan pengaduan kepada polisi atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kementerian Hukum. Jika bukti yang cukup ditemukan, perkara akan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Pelanggaran yang disengaja diancam pidana penjara paling lama empat tahun dan denda hingga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Mengapa Surat Peringatan Biasanya Menjadi Langkah Pertama

Hukum Indonesia tidak mewajibkan pemegang hak mengirimkan surat peringatan sebelum memulai proses penegakan hukum. Meski begitu, surat peringatan biasanya menjadi langkah pembuka yang tepat. Tanggung jawab atas ganti rugi paling jelas terlihat ketika pelanggaran terbukti disengaja. Peringatan yang terdokumentasi memberi tahu pihak lain secara resmi, yang membantu membuktikan unsur pengetahuan tersebut. Surat semacam ini juga dapat menyelesaikan perkara tanpa perlu menempuh proses formal.

Namun, waktu pengirimannya adalah keputusan yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Surat peringatan menunjukkan niat untuk bertindak. Pelanggar yang nekat dapat memanfaatkan peringatan itu untuk memindahkan stok atau merestrukturisasi usahanya sebelum tindakan hukum benar-benar dijalankan. Bila risiko ini nyata, investigasi atau pengumpulan bukti mungkin perlu dilakukan terlebih dahulu. Di titik inilah pilihan antara pengaduan pidana dan tuntutan perdata secara terbuka benar-benar menjadi penting.

Apa Artinya bagi Pemegang Paten

Pemilihan jalur hanyalah keputusan lapis kedua. Pekerjaan utama yang lebih penting adalah bukti.

Tim SKC Law menangani seluruh rangkaian opsi penegakan hak paten di Indonesia. Di setiap perkara, langkah pertama yang sama selalu berlaku: pastikan portofolio paten lengkap dan masih berlaku. Setelah itu, tinjau posisi KI milik pihak yang diduga melanggar sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Ada dua kelemahan yang tidak bisa diperbaiki setelah sengketa dimulai. Pertama, paten yang telah gugur karena biaya tahunan belum dibayar. Kedua, susunan klaim yang tidak sepenuhnya mencakup produk yang disengketakan.

Bagi pemegang hak, ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Jaga agar biaya tahunan tetap dibayar dan portofolio tetap berlaku melalui audit KI secara berkala. Dengan begitu, penegakan hukum tetap tersedia saat dibutuhkan. Investasikan waktu untuk analisis klaim teknis sejak awal, karena hal ini menentukan hasil pada kedua jalur secara setara. Perlakukan surat peringatan sebagai langkah strategis, karena waktu pengirimannya dapat membantu atau justru merugikan perkara yang mengikutinya.

Langkah ke Depan

Sistem paten Indonesia telah semakin matang. Reformasi seperti Peraturan Paten 6/2026 menandakan investasi yang berkelanjutan dalam sistem ini. Penegakan hukum tersedia dan dapat berjalan efektif, namun hasilnya bergantung pada kesiapan. Litigasi paten di Indonesia memihak pemilik yang telah mendokumentasikan klaimnya, memastikan portofolionya, dan memilih jalurnya dengan cermat.

Untuk saran mengenai penilaian pelanggaran, surat peringatan, atau strategi penegakan hukum di Indonesia, hubungi tim kami di [enquiries@skclaw.id](mailto:enquiries@skclaw.id).

Ajukan pertanyaan khusus Bapak/Ibu melalui Contact Page.

Ikuti kami di LinkedIn untuk pembaruan lebih lanjut seputar KI di Indonesia.

Konten ini disediakan hanya untuk informasi umum dan tidak merupakan nasihat hukum. Untuk saran mengenai hal-hal tertentu, silakan hubungi [enquiries@skclaw.id](mailto:enquiries@skclaw.id).