SKC Law Meraih Elite One dalam Kekayaan Intelektual dan Hukum Pidana
SKC Law kembali meraih pengakuan dari Hukumonline. Firma ini adalah firma hukum kekayaan intelektual Indonesia yang diandalkan berbagai merek untuk prosekusi, penegakan hukum, dan litigasi. Firma ini meraih peringkat Elite One untuk kategori Kekayaan Intelektual maupun Hukum Pidana. Peringkat ini mencakup kategori Practice Leaders dan Top 100 Indonesian Law Firms 2026.
Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota tim SKC Law, serta para klien yang kepercayaannya mewujudkan pencapaian ini.
Hukumonline mengumumkan hasilnya pada 19 Juni 2026 di Jakarta. Ini merupakan edisi kesembilan dari program tersebut, dengan 246 firma yang turut berpartisipasi. Hasil ini menyusul peringkat Elite One SKC Law sebelumnya bersama Hukumonline.
Cara Penilaian Peringkat Ini
Hukumonline menjalankan dua program yang saling berkaitan. Practice Leaders memetakan firma berdasarkan masing-masing bidang praktik. Top 100 menilai setiap firma sebagai sebuah organisasi.
Practice Leaders 2026 mencakup 36 bidang praktik. Hukumonline mendasarkan penilaiannya pada data yang diserahkan langsung oleh masing-masing firma, yang kemudian divalidasi. Kriteria penilaiannya mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor-faktor ini meliputi nilai transaksi dan perkara, beserta tingkat kompleksitasnya. Faktor lain mencakup profil klien yang dilayani, jumlah pihak yang terlibat, serta kontribusi strategis terhadap sektor terkait.
Kriteria lengkapnya tercantum dalam metodologi resmi Hukumonline.
Top 100 Indonesian Law Firms 2026 berjalan berdampingan dengan direktori tersebut. Program ini menilai firma-firma di 20 kategori.
Peringkat Elite One yang Diraih SKC Law
Peringkat Elite One untuk Kekayaan Intelektual mencerminkan inti dari pekerjaan SKC Law. Cakupannya meliputi prosekusi merek, pengelolaan portofolio, dan perkara KI yang bersifat kontentius. Firma ini menangani perkara-perkara tersebut, baik untuk pemegang hak domestik maupun internasional.
SKC Law memberikan advis di sepanjang siklus KI secara menyeluruh. Cakupannya mulai dari strategi pengajuan dan pengelolaan portofolio, hingga penegakan hukum dan litigasi di Indonesia. Dalam pekerjaan kontentius, salah satu contoh terbarunya adalah pemulihan domain kode negara sennheiser.co.id bagi pemilik mereknya. SKC Law menempuh proses sengketa domain Indonesia untuk memulihkan domain yang sebelumnya terbengkalai selama lebih dari satu dekade.
Peringkat Hukum Pidana mencerminkan area tempat sebagian besar pekerjaan penegakan hukum tersebut bermuara. Melindungi sebuah merek dari pemalsuan di Indonesia kerap kali menempuh jalur pidana — mulai dari pengaduan ke polisi, razia, hingga penyitaan. SKC Law menangani pekerjaan ini melalui Tim Penegakan & Intelijen internal khusus. Layanan tim ini mencakup investigasi, surat peringatan, razia pidana, gugatan perdata atas pelanggaran, hingga rekordasi bea cukai (customs recordal). Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru Indonesia, pertanggungjawaban pidana korporasi kini berlaku bagi pelanggaran KI. Ketentuan ini meningkatkan taruhannya bagi setiap pemegang hak yang beroperasi di pasar Indonesia.
Peran Penegakan Hukum Pidana
SKC Law mengoordinasikan tindakan penegakan hukum di balik penyitaan dan pemusnahan lebih dari 34.000 bearing palsu bermerek SKF di Jakarta. Tindakan ini didasarkan pada intelijen yang diberikan oleh pemegang hak. Barang sitaan ini memiliki berat 13,3 metrik ton dan bernilai sekitar Rp9,5 miliar. Penyitaan ini menjadi salah satu penyitaan bearing palsu paling signifikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Tim Penegakan & Intelijen firma ini telah menjalankan operasi multi-target dalam skala besar. Salah satu contohnya bermula dari pemantauan daring, dan berkembang menjadi razia terkoordinasi yang menyita lebih dari 75.000 barang palsu. Tim Prosekusi & Litigasi firma ini memberikan advis kepada pemegang hak sebelum razia dilakukan. Advis ini memastikan portofolio dalam keadaan tertata, dan hak-hak pihak target dipahami secara jelas.
Kedua peringkat ini menggambarkan titik temu tersebut. Pengakuan independen atas penegakan hukum pidana firma ini bukanlah hal baru di pasar. Peringkat ganda dari Hukumonline menegaskan, dari sudut pandang otoritas pasar Indonesia, apa yang membedakan firma ini. SKC Law adalah praktik independen dan spesialis KI, yang mampu mendampingi pemegang hak mulai dari pengajuan merek hingga penyitaan pidana.
SKC Law dalam Top 100 Indonesian Law Firms
Selain masuk dalam direktori bidang praktik, SKC Law juga meraih tempat dalam Top 100 Indonesian Law Firms 2026.
Hasil ini menambah daftar peringkat independen yang telah diraih firma ini, termasuk peringkat Tier 1 untuk KI di Legal 500. Bagi sebuah firma yang independen dan spesialis, pengakuan yang konsisten ini menjadi sumber kebanggaan besar.
Apresiasi bagi Tim Kami
SKC Law mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin tim, serta seluruh anggota tim prosekusi, penegakan hukum, dan tim pendukung. Firma ini juga mengucapkan terima kasih kepada para klien yang terus mempercayakan bisnisnya.
Untuk pertanyaan seputar prosekusi merek, penegakan hukum merek, atau litigasi di Indonesia, hubungi SKC Law di enquiries@skclaw.id. Ikuti juga firma ini di LinkedIn untuk pembaruan terbaru.
