Mekanisme Baru Pelaporan Pelanggaran KI Secara Daring
Mekanisme Baru Pelaporan Pelanggaran KI Daring Baru-baru ini, Menteri Hukum menetapkan Peraturan No. 47 Tahun 2025 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dalam Sistem Elektronik (Permenkum 47/2025). Diundangkan dalam Berita Negara No. 1018 Tahun 2025 pada 5 Desember 2025, peraturan ini menetapkan prosedur terstruktur bagi pemegang hak Kekayaan Intelektual (KI) untuk melaporkan dugaan pelanggaran daring […]
Perubahan dalam Hukum Pidana Indonesia
Perubahan dalam Hukum Pidana Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menghadirkan perubahan mendasar yang memengaruhi perlindungan KI dan strategi penegakan hukum. Dua undang-undang penting ini — KUHP Baru (Undang-Undang No. 1/2023) dan KUHAP Baru (Undang-Undang No. 20/2025) — bersama-sama merepresentasikan pembaruan menyeluruh, baik terhadap hukum pidana […]
Fotografi Jalanan dan Hak Cipta
Fotografi Jalanan dan Hak Cipta Tren belakangan ini terkait fotografi jalanan tanpa persetujuan (non-consensual) di Indonesia telah memicu diskusi publik mengenai hak atas gambar dan penggunaannya secara komersial. Meskipun sebagian besar perdebatan berpusat pada isu privasi, kasus ini juga memunculkan pertanyaan penting berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia (Undang-Undang No. 28 Tahun 2014). Artikel ini akan […]
Promosi Awal 2026
Promosi Awal 2026 SKC Law Awal tahun baru menjadi kesempatan bagi kami untuk meluangkan waktu mengapresiasi orang-orang terbaik kami. Hari ini, kami dengan bangga mengumumkan sejumlah promosi yang menandai awal tahun 2026 di SKC Law! 1. Bagus Lestanto – Partner Dengan pengalaman hampir 15 tahun di bidang Kekayaan Intelektual, Bagus telah menangani berbagai perkara mulai […]
Rekomendasi atas RUU Hak Cipta
Rekomendasi RUU Hak Cipta RUU Hak Cipta Indonesia: Apa yang Direkomendasikan dan Apa Artinya bagi Bapak/Ibu Undang-Undang Hak Cipta Indonesia tahun 2014 membawa kerangka hukum nasional lebih dekat dengan standar internasional di bawah Konvensi Bern, TRIPS, WCT, dan WPPT. Namun, pesatnya digitalisasi, konvergensi media, dan platform konten buatan pengguna telah muncul dengan cepat. Layanan streaming […]
Wawasan dari Program Manajemen Aset KI Internasional
Wawasan dari Program Manajemen Aset KI Internasional Advanced International Certificate Course on Intellectual Property (IP) Asset Management for Business Success (AICC) ke-19, yang diselenggarakan oleh WIPO Academy bersama MOIP Korea, KIPA, dan KAIST, berlangsung di Seoul pada 3–6 November 2025. Dari 1.364 pendaftar di seluruh dunia, hanya 33 profesional dari 23 negara yang lolos ke […]
Wawasan atas Trade Dress dan Persamaan Merek
Wawasan tentang Trade Dress dan Persamaan Merek Perlindungan trade dress di bawah Undang-Undang Merek Indonesia menghadirkan tantangan interpretatif yang unik, dalam kerangka penegakan hukum KI yang lebih luas. Kami telah meraih sejumlah keberhasilan — misalnya dalam sengketa kemasan sebuah merek terkenal. Namun, kasus-kasus lain gagal meskipun pola faktanya tampak serupa. Artikel ini akan membahas bagaimana […]
Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Indonesia
Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Indonesia Disetujui pada 2025, Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) Versi 8.0 milik PANDI menghadirkan perombakan menyeluruh atas sistem sengketa domain .id Indonesia. Kebijakan baru ini memperluas cakupan perlindungan dan mengkodifikasi standar internasional. Kebijakan ini juga menerapkan prosedur yang lebih “ketat” untuk verifikasi sengketa, mediasi, pembentukan panel, dan penegakan putusan. […]
Bagaimana Pencatatan di Bea Cukai Dapat Mencegah Barang Palsu Masuk ke Indonesia
Bagaimana Pencatatan di Bea Cukai Dapat Mencegah Barang Palsu Masuk ke Indonesia Upaya Indonesia untuk meningkatkan koordinasi antara DJKI, Bea Cukai, dan pengadilan, bertujuan mencegah barang palsu memasuki pasar. Di pusat upaya ini adalah pencatatan — sebuah sistem pencatatan merek daring yang gratis. Sistem ini memungkinkan petugas Bea Cukai mengidentifikasi barang yang diduga melanggar hak […]
