Jakarta IP Market 2026
Peluang Ekonomi Kreatif dan Pentingnya Perlindungan KI untuk Ekspansi Global Sektor ekonomi kreatif Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan karya menjadi produk dan bisnis yang bernilai komersial. Jakarta IP Market (JIPM) 2026 hadir untuk mendukung upaya tersebut melalui pertemuan antara pemilik kekayaan intelektual (KI) dan calon mitra bisnis. Memasuki tahun kedua, JIPM berfokus pada terwujudnya […]
Gugatan Ganti Rugi Kekayaan Intelektual di Indonesia
Memahami Dasar Hukum dan Bentuk Ganti Rugi Pemegang hak yang mengajukan gugatan pelanggaran di Indonesia umumnya menuntut dua jenis kerugian. Pertama, kerugian yang dialami selama pelanggaran berlangsung. Kedua, keuntungan yang seharusnya diperoleh jika pelanggaran tidak terjadi. Jenis kerugian kedua, yang dikenal sebagai keuntungan yang hilang (lost profits), sering dicantumkan dalam gugatan perkara kekayaan intelektual (KI) […]
SKC Law dalam Practice Leaders Hukumonline
SKC Law Meraih Elite One dalam Kekayaan Intelektual dan Hukum Pidana SKC Law kembali meraih pengakuan dari Hukumonline. Firma ini adalah firma hukum kekayaan intelektual Indonesia yang diandalkan berbagai merek untuk prosekusi, penegakan hukum, dan litigasi. Firma ini meraih peringkat Elite One untuk kategori Kekayaan Intelektual maupun Hukum Pidana. Peringkat ini mencakup kategori Practice Leaders […]
Apa yang Uji Tuntas Ungkap tentang KI Anda
Apa yang Diungkap Uji Tuntas Kekayaan Intelektual dalam Transaksi di Indonesia Ketika sebuah perusahaan dijual, mencari investasi, atau diakuisisi di Indonesia, para pengacara akan memeriksa kekayaan intelektualnya terhadap data pendaftaran resmi. Mereka memeriksanya layaknya auditor memeriksa pembukuan: baris demi baris. Inilah yang disebut uji tuntas (due diligence) kekayaan intelektual. Prosesnya menguji sebuah merek, paten, atau […]
SKC Law Menyambut Gunawan Suryomurcito
Mari bergabung bersama kami untuk menyambut Bapak Gunawan Suryomurcito yang bergabung dengan SKC Law sebagai Partner pada 1 September 2026! Karier Gunawan Suryomurcito di Bidang Kekayaan Intelektual Indonesia Bapak Gunawan memulai karier di bidang kekayaan intelektual di Oei Tat Hway Patents & Trade Marks. Selama sembilan tahun di firma tersebut, beliau kemudian memimpin divisi antipemalsuan […]
Menilik Arah Kebijakan AI Indonesia
Apa Arti Arah Kebijakan AI Nasional bagi Kekayaan Intelektual Tahun lalu, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) menerbitkan Peta Jalan Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia dan rancangan Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial. Keduanya menjadi landasan bagi Peraturan Presiden yang akan diterbitkan dan menetapkan arah Indonesia dalam pengembangan kecerdasan artifisial. Namun, keduanya belum secara khusus membahas implikasinya […]
Indonesia Blokir Lebih dari 1.000 Situs Pembajakan
Apa Arti Penguatan Penegakan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia bagi Pemegang Hak Indonesia telah memperkuat penegakan Kekayaan Intelektual (KI) terhadap pembajakan daring. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memblokir 1.004 situs web yang menyebarkan konten bajakan. Periode pemblokiran ini berlangsung dari 1 Januari 2025 hingga 11 Mei 2026. Situs-situs tersebut memuat film dan tayangan televisi bajakan, buku […]
Pembatalan Merek Berdasarkan Status Merek Terkenal
Zippo Berhasil Membatalkan Merek Tiruan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Zippo Manufacturing Company menugaskan SKC Law untuk membatalkan pendaftaran merek tiruan di Kelas 34. Kelas ini mencakup produk pemantik milik Zippo. Sengketa merek di Indonesia ini diajukan terhadap PT Mega Lighterindo Internusa, perusahaan Indonesia yang tidak memiliki hubungan dengan Zippo. Perusahaan tersebut mendaftarkan merek […]
Rencana Indonesia Merombak Undang-Undang Desain Industri
Apa yang Akan Diubah RUU Desain Industri: Pendaftaran, Masa Perlindungan, dan Pengajuan Internasional Setelah lebih dari dua dekade, Indonesia bersiap merombak undang-undang yang melindungi tampilan produknya. Rancangan Undang-Undang Desain Industri (RUU Desain Industri) adalah amendemen yang diusulkan pemerintah terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. RUU ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Prolegnas […]
